Publik Gagal Paham Fungsi MKD di UU MD3

0
51
Jerry Sumampouw (Siantar.news)

Jakarta, MENTARI.ONLINE – Masyarakat dibuat gagal paham terhadap revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai MPR/DPR/DPD/dan DPRD (UU MD3) yang baru  saja disyahkan DPR. Salah satu hal yang menyebabkan gagal paham publik adalah perihal fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampouw menyebutkan, pada awal dibentuk, MKD berfungsi mengawasi perilaku anggota Dewan terkait masalah etika. Tetapi sekarang, melalui UU MD3, fungsi MKD tersebut diubah.

“Tadinya kan, MKD ini digunakan untuk memperbaiki perilaku anggota DPR agar DPR itu dihormati secara kelembagaan,” kata Jerry dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

“Sekarang mereka ubah menjadi alat untuk membungkam kritik,” tambah Jerry.

Kritik keras Jeirry berhubungan dengan pada Pasal 122 huruf k UU MD3. Yang berbunyi MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Melalui pasal ini, melalui MKD, anggota DPR bisa memidanakan siapa saja yang dianggap merendahkan DPR atau pribadinya.

Jeirry berpandangan, logika yang tergambar dari UU MD3 susah dipahami. MKD yang berfungsi mengawasi perilaku anggota DPR secara etika malah digunakan sebagai alat pelindung pribadi anggota DPR.

Jeirry menilai, dengan logika yang sulit dipahami, maka wajar jika publik menilai UU MD3 sebagai undang-undang yang sarat kepentingan DPR dan anggotanya.

“Sehingga UU MD3 ini memang alat memperkuat diri mereka (anggota DPR) dan melindungi mereka dari segala upaya yang bisa merongrong kewenangan mereka,” kata Jeirry. (joe/Kompas.com)