Sekali Lagi Soal Hutang Kita

0
225
Nurkhamid Alfi
Nurkhamid Alfi.

Sekali Lagi Soal Hutang Kita 

Oleh: Nurkhamid Alfi/Chief Representative Zelan Holdings

Jika anda Pebisnis, atau Profesional di bidang business development, maka anda akan selalu bersinggungan dengan hutang. Betapapun dana mencukupi untuk membiayai proyek baru, tetapi sumber pendanaan sering kali memakai jasa hutang, baik dari perbankan atau financial arranger lainnya, karena dana internal itu biasa dipakai memperkuat cash flow perusahaan. Kenapa demikian? Karena “nyawa” perusahaan adalah cash flow. Dipakainya hutang pada perhitungan capital expenditure pada proyek-proyek baru, sekaligus menguji bahwa proyek atau bisnis yang akan dijalankan feasible, masuk akal dan prudent. Disini terkandung faedah lain berkenaan adanya hutang itu.Karena, untuk mendapatkan kepercayaan atas hutang tersebut, Pebisnis harus mampu melakukan presentasi dalam proses pengujian oleh professional team dari pihak bank atau lander lainnya. Ada proses dialektika antara profit & loss, ada double correction untuk mengukur kekuatan dan sekaligus kelemahan bisnis yang akan dijalankan.

Financial closing, atau biasa disebut tercapainya pembiayaan, dalam dunia bisnis selalu memadukan antara dana equity (dana sendiri) yang biasanya 30% ditambah dengan dana dari hutang 70% dari total investasi. Artinya, pembiayaan sudah mencapai 100% sehingga investasi segera memasuki tahap eksekusi konstruksi proyek. Bagaimana dengan biaya bunga atas hutang itu? Tentu semuanya masuk pada biaya investasi.

Gambaran di atas hanya sebagai contoh, betapa hutang justru menjadi kekuatan dalam sebuah kegiatan ekonomi. Hutang tidak melulu mengandung konotasi negatif. Hutang justru mampu menggerakkan kegiatan ekonomi sehingga menampilkan pertumbuhan secara makro. Hutang bisa mempercepat aset perusahaan. Pertanyaannya, bagaimana jika hutang dikaitkan dengan penyelenggaraan negara? Sehatkah sebuah negara jika sebagian pembiayaan pembangunannya diambil dari dana hutangan?

Terjadi pro dan kontra yang sangat tajam atas jawaban dari pertanyaan di atas selama ini. Saya tidak akan masuk pada pusaran kontroversi itu. Tetapi saya ingin mengemukakan jawaban “moderat” atas hutang yang telah diambil oleh negara. Antara lain; jika hutang itu dipakai untuk membiayai fasilitas yang bersifat konsumtif, atau dipakai untuk memperbesar subsidi, atau menambah kegiatan politis, maka hutang akan membawa situasi bahaya bagi negara. Namun, jika untuk urusan pembangunan yang produktif atau mendatangkan penyehatan ekonomi dan berkorelasi positif pada pemasukan keuangan negara, atau tidak membebani keuangan negara dalam rangka memenuhi kewajibannya guna menyelenggarakan fasilitas umum, maka tidak perlu ada kerisauan atas kehendak negara untuk berhutang. Ada rambu-rambu yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengambil jumlah hutang, sehingga keuangan negara tidak terbebani dan tetap sehat. Indonesia telah menetapkan itu melalui Undang-undang. Yakni, besarnya hutang per tahun tidak boleh melebihi 3% dari APBN, dan, secara keseluruhan harus 30% lebih kecil dari Gross Domestic Product (GDP).

Saat ini total hutang pemerintah sebesar Rp 3.706 triliun, berarti masih 30% lebih rendah dari GDP Indonesia yang telah melampaui Rp 13.895 triliun. Masih di kisaran sekitar 26.7 %. Disamping itu, regulasi Indonesia juga dianggap kuat untuk mengatur arus keuangan asing. System pembiayaan proyek yang diberi nama “public private partnership” telah mampu mengatur secara adil atas dana investasi luar dengan skema business to business. Dari negara manapun uang berasal, dia tidak akan membahayakan dominasi negara karena diatur dalam sebuah business purchase agreement. Untuk itu, kita harus fair dan adil dalam menilai hutang ini.

Kalau kita terus menerus  melakukan debat yang menguras energi tentang baik dan buruknya hutang, maka saya khawatir justru negara lain akan dengan sigap menerima limpahan dana hutang asing. Ibaratnya, kita yang kena pulutnya tapi mereka yang menikmati nangkanya. Tidak ada negara manapun, baik yang masih berkembang atau sudah maju, yang tidak berhutang.

Di bawah ini adalah potret kecil akan arus investasi dari negara satu ke lainnya. Hampir 40% Apartemen di Johor Bahru, negara bagian Malaysia, pemiliknya adalah warga China. Mereka (warga China itu) berkepentingan berpindah tempat tinggal sementara untuk menghindari ketika musim dingin di negaranya tiba. Baru-baru ini, bersamaan dengan kunjungan Raja Salman ke China, terjadi lonjakan keinginan luar biasa dari investor Arab Saudi untuk menanamkan modalnya di China. Tidak kurang puluhan MoU kerjasama bisnis sebesar Rp. 300 triliun lebih telah ditandatangani. Sebaliknya terjadi atas investor dari China. Mereka memasukkan investasi baru ke Inggris dan Eropa lainnya sampai miliaran dolar. Bahkan sekarang sangat agresif untuk investasi di Asia Tenggara.

Jadi uang tidak mengenal kewarganegaraan, juga tidak berkepentingan pada agama. Ia (uang) hanya mengenal dan menyenangi tempat yang bisa mengembangkan dirinya.

Indonesia harus memanfaatkan momen positif ketika investment grade telah disematkan kepadanya dari pemeringkat internasional, Standard & Poor’s (S & P), di awal tahun ini. Artinya, segala infrastruktur investasi telah mendukung untuk mengalirnya arus investasi asing ke dalam negeri. Sehingga, berpulang pada bagaimana rasionalitas kita dalam menyikapi persoalan hutang ini.