UU MD3 Disahkan, Ini Tiga Pasal yang Membuat Anggota DPR Kebal Hukum

0
92
Gedung DPR / MPR RI. (Kompas.com)

Jakarta, MENTARI.ONLINE – Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) telah disahkan pada rapat paripurna DPR, Senin (14/2/2018) dimaknai memunculkan kekebalan anggota DPR karena berisi beberapa pasal yang dinilai membuat DPR tidak tersentuh.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai DPR nampak menutupi pembahasan sejumlah pasal yang membuat mereka kian tak tersentuh dengan alasan hanya merevisi pasal terkait penambahan jumlah Pimpinan DPR dan MPR.

“Maka muncul misalnya ketentuan yang mewajibkan polisi melakukan pemanggilan paksa kepada pihak yang diputuskan DPR untuk hadir dalam rapat atau sidang di DPR,” kata Lucius , Senin (12/2/2018).

Lucius menambah muncul juga keinginan DPR terkait proses hukum terhadap mereka, penegak hukum harus mempunyai rekomendasi MKD dan izin Presiden yang dimiliki penegak hukum.

Pada pasal lain, menurut Lucius, berbicara mengenai penghinaan parlemen yang mana MKD dapat membuat langkah hukum terhadap pihak yang menghina kehormaan DPR.

Selain itu, ada pula pasal lain tentang penghinaan parlemen dimana MKD bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menghina kehormatan DPR.  Berikut tiga pasal UU MD3 yang membuat anggota DPR “kebal hukum”

  1. Pasal 73

Dalam klausul Pasal 73 revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3)tersebut dibuat tambahan frase “wajib” terhadap polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR, namun tidak mau  datang.

Mengapa frase “wajib” itu dimunculkan pada pasal 73? Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU MD3 Supratman Andi Agtas menerangkan  penambahan frase “wajib” dalam hal pemanggilan paksa muncul merupakan “siasat” dari pelajaran yang bisa diambil dari beberapa peristiwa yang menginspirasi seperti saat Komisi III memanggil gubernur.

Dimana saat itu, gubernur yang dipanggil tak kunjung hadir memenuhi undangan rapat dengar pendapat. Peristiwa lain yang menginspirasi adalah tidak mampunya Pansus Angket KPK menghadirkan lembaga anti korupsi itu untuk dengar pendapat.

“Kemarin itu kan (penambahan frase “wajib”) berlaku menyiasati apa yang terjadi tidak hanya dalam Pansus Angket, tapi ada satu pemanggilan yang dilakukan Komisi III terhadap seorang gubernur yang sampai hari ini tidak hadir di DPR. Itu pemicunya,” kata Ketua Badan Legislasi DPR RI tersebut, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Supratman menambahkan ketentuan tersebut nanti akan lebih diperkuat dengan memberi ketentuan tambahan berupa Peraturan Kapolri.

Hal ini memiliki hubungan dengan  ayat 6 pasal 73 bahwa polisi berhak menyandera pihak yang menolak hadir diperiksa DPR paling lama 30 hari. Nantinya ketentuan penyanderaan akan dibakukan dalam Peraturan Kapolri.

2. Pasal 122 huruf k

Pasal 122 huruf k UU MD3 yang berbunyi MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari fraksi PKB Lukman Edy, Minggu (11/2/2018) mengatakan, pasal tersebut berfungsi untuk menjamin kehormatan DPR dan anggotanya yang dititipkan anggota DPR RI sebagai sebuah tanggung jawab bagi MKD.

Lukman Edy, mengatakan kelembagaan DPR di era demokrasi justru harus dijaga sehinggga MKD perlu diberikan kewenangan guna memanggil dan memeriksa pihak yang diduga merendahkan kehormatan dewan dan dan anggotanya.

Setelah diperiksa dan ternyata terbukti menghina DPR atau anggotanya, akan ditempuh langkah selanjutnya berdasarkan kategori pelaku penghinaannya. Apabila pelaku penghinaan adalah lembaga negara akan ditindaklanjuti dengan hak yang melekat pada DPR seperti memunculkan hak interpelasi, angket, dan lainnya.

Bahkan, kata Lukman, merupakan bentuk penghinaan bila sebuah lembaga negara yang diundang rapat dengar pendapat dengan DPR tidak hadir.

Sementara bila pelaku penghinaan itu perorangan, menurut Lukman, MKD nanti akan memeriksa orang tersebut. Bila ditemukan unsur penghinaan, MKD bisa mengambil langkah hukum dengan membuat laporan ke polisi.

3. Pasal 245

Pasal 245 dalam revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) merupakan hasil kesepakatan antara DPR dan pemerintah mengenai pemeriksaan anggota DPR harus mempertimbangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Ironinya, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan oleh presiden. Tidak kurang akal, sekarang  DPR mengganti izin MKD dengan frase “pertimbangan”.

Supratman Andi Agtas menjamin pasal 245 UU MD3 tidak akan menghambat proses pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum karena MKD hanya memberi pertimbangan dan tidak wajib digunakan presiden dalam memberi izin.

Diterangkan Supratman, pertimbangan MKD dan izin presiden tidak berlaku bagi anggota DPR yang tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana, terlibat tindak pidana khusus, dan pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.

Itu peran MKD nanti dalam proses pidana tidak akan hambat proses izin yang dikeluarkan presiden. Karena kan ada batas waktunya,” kata Supratman, Kamis (8/2/2018).(joe.Kompas.com)